KUNINGAN – Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy menyebut bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan terlambat memberikan klarifikasi kaitan mobil dinas untuk unsur pimpinan DPRD Kuningan.
Mengingat dalam beberapa pekan ini, DPRD Kuningan menjadi sorotan dan bahan bully masyarakat, padahal pihaknya bersama unsur pimpinan lainnya memiliki semangat efisiensi yang sama dengan yang dilakukan pihak eksekutif.
Zul didampingi Wakil Ketua DPRD Kuningan Saw Tresna dan Dwi Basuni serta Pj Sekda Kuningan didampingi Asisten II Setda Kuningan Deden Kurniawan Sopandi memberikan penjelasan bahwa pihaknya sudah menunggu statmen Pemda untuk meluruskan masalah mobil dinas tersebut. Meskipun baru kemarin dilakukan dan cukup terlambat.
Dari segi kronologis, disampaikan Zul sapaan akrab Ketua DPRD Kuningan, bahwa Pimpinan DPRD Kuningan itu sangat memahami situasi dan kondisi daerah, dan juga sepakat untuk melakukan efisiensi.
Diawali statmen bupati yang menyampaikan tidak akan menerima mobil dinas, karena Bupati menyampaikan dihadapan publik, akhirnya Zul juga berembuk dengan unsur pimpinan lainnya dan sepakat melakukan hal serupa.
“Padahal anggaran mobdin itu sudah ditetapkan di APBD sebesar 2,6 Miliar. Dari semangat yang sama saat itu kita buat surat kesepakatan per tanggal 11 februari 2025 tidak mengambil mobil dinas,” ungkap Zul.
Namun, lanjut Zul, DPRD sendiri terikat dengan PP 18 Tahun 2017 bahwa untuk pimpinan dan anggota DPRD tidak mendapat mobil dinas maka harus mendapat hak transportasi.
“Seiring waktu, karena semangat efisiensi, TAPD melakukan penghitungan, efisien mana mengadakan kendaraan dinas atau tunjangan transprotasi. Dan akhirnya jatuh pada memberikan kendaraan dinas, ketimbang hak transportasi,” ujar Zul.
Bagi Zul, langkah yang dilakukan eksekutif kemarin itu terlambat dalam memberikan klarifikasi.
“Dewan sudah bubuk, baru klarifikasi. Dua minggu ini dewan di bully habis – habisan. Tapi tidak apalah itu konsekuensi kita. Dan ini adalah hasil yang paling efisien,” jelas Zul. (red)