KUNINGAN – Rapat Paripurna internal DPRD Kuningan, terkait perombakan alat kelengkapan berjalan daramatis. Mulai dari perdebatan yang panas, hingga aksi menggulingkan meja dan aksi Walkout dari Rapat tersebut terjadi.
Aksi penggulingan meja rapat yang dilakukan oleh anggota DPRD Kuningan dari fraksi Gerindara tersebut bermula saat terjadi proses pemilihan Anggota Badan Kehormatan (BK). Yakni diwakili dari masing-masing utusan setiap fraksi untuk dipilih.
Hanya saja, beberapa opsi muncul yakni melalui proses one man one vote atau dengan istilah sistem paket sebanyak 5 orang. Namun karena jumlah fraksi yang memilih sistem paket lebih banyak, maka proses one man one vote batal dilakukan.
“Kita belum memutuskan opsi, makanya saya mempersilahkan pendapat, ini kan ruang demokrasi. Persoalan nanti hasilnya seperti apa, ya itu adalah kesepakatan,” kata Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy saat memimpin rapat, Rabu (6/4).
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kuningan, Dede Ismail yang juga Ketua DPC Partai Gerindra turut menyampaikan pendapatnya. Bahkan jika paripurna yang berjalan ini dianggap hanya lelucon politik.
“Kalau akan bertarung itu mestinya nanti di Pemilu 2024, bukan di arena ini dipertontonkan. Siapa yang koalisi merasa banyak kemudian menang, silahkan tersenyum di belakang,” ujar Deis sapaan akrab Dede Ismail.
Saat pimpinan sidang mulai ketuk palu untuk menentukan pola pemilihan BK, lagi-lagi Fraksi Gerindra melakukan interupsi.
“Jangan ketuk palu dong, minta pendapat dulu. Tadi kan setiap fraksi diminta untuk mengusulkan nama, lalu buat apa kalau tidak dipilih jika harus pakai sistem paket itu,” kata Ketua Fraksi Gerindra, Toto Tohari.
“Disitu kan istilah sistem paket tidak ada di Tatib. Kalau seperti ini, kita akan keluar, ayo keluar,” kata Tohari yang dahulu pernah Nyaleg dari PDIP.
Seketika itu, meja rapat langsung didorong dan terguling di sela-sela paripurna. Kaca meja pecah berantakan, dan sidang kembali diskor oleh pimpinan paripurna.
Sementara, Fraksi Gerindra DPRD Kuningan sendiri mengusulkan proses pemilihan melalui mekanisme one man one vote. Akibat tidak terakomodir, akhirnya semua anggota Fraksi Gerindra melakukan aksi WO dari rapat tersebut.
Tak hanya itu, meja rapat juga sempat didorong hingga ambruk saat sejumlah anggota fraksi keluar ruangan paripurna. Kaca berukuran cukup panjang sebagai atasan meja akhirnya pecah berantakan. Termasuk Wakil Ketua DPRD Kuningan ikut meninggalkan podium dengan melantunkan takbir.
Kejadian tersebut, membuat Ketua DPC Partai , Dede Ismail menuding, jika rapat paripurna hanya sebagai bagian dari dagelan politik. Sebab semua nama-nama telah terkondisikan untuk komposisi di Pimpinan AKD.
“Saya sampaikan, inilah dagelan politik, lelucon sinetron drama yang ditampilkan oleh wakil-wakil rakyat. Dimana adanya rakus jabatan, di saat Kuningan mendapat gelar kemiskinan ekstrem, juara sebagai kabupaten yang paling banyak pengangguran,” Ungkap Deis.
Dinamika tersebut menurut Deis adalah hal biasa, namun pemantik dikarenakan adanya opsi disampaikan 6 fraksi koalisi diluar Gerindra dan PAN, yang mengadopsi “Semau Gue”. Dimana mereka ada 37 memaksakan padahal dalam Tatib tidak ada tiap anggota yang diusulkan oleh Fraksi yang langsung dipilih dalam Paripurna sesuai dengan Tatib.
“Mereka kan membuat aturan baru, tadi disampaikan kalian merasa menang dengan koalisi banyak, tapi lihat nanti mandat mereka bisa dicabut Allah SWT dan Rakyat tidak bisa berkutik lagi,” ungkap Deis.
Deis menjelaskan, apabila sebelum rapat paripurna internal digelar, beredar sebuah catatan yang berisi nama-nama untuk komposisi di Pimpinan AKD.
“Jadi kemarin sempat beredar hasil catatan dari koalisi mereka. Kita bodoh kalau ikut rapat pemilihan (Pimpinan AKD), karena hasilnya sudah ada mereka, ini hanya seremonial,” sindir Deis.
Dengan adanya menggulingkan meja, menurut Deis, hal itu adalah hal biasa, karena adanya emosi, mengingat adanya pemaksaan kehendak. biarkan publik yang menilai bahwa lelucon drama politik yang disodorkan 6 fraksi yang memaksakan dengan keserakahan dan kerakusaannya seolah jabatan abadi, padahal efektifnya tinggal 1,5 tahun lagi.
Deis menyebutkan bahwa rapat paripurna hanya formalitas, meski sudah diatur dalam Tatib DPRD. Oleh sebab itu, Gerindra secara tegas akan mengambil sikap menjadi oposisi pemerintah.
“Kita sekarang akan ambil oposisi lagi, agar kursi kita naik lagi. Kan kemarin kita oposisi kursi juga naik,” ungkap Deis.
Deis mengaku yakin bahwa 2024 Gerindra menjadi partai pemenang pemilu dan dilakukan pada Pilkada mendatang.
Sebelumnya, beredar catatan mengenai informasi ada 5 fraksi yang menduduki posisi jabatan ketua pada setiap AKD baik di Komisi, Badan Kehormatan (BK), dan Bapemperda. Kelima fraksi itu adalah Demokrat, PKS, Golkar, PKB, dan PDI Perjuangan.
Khusus PDI Perjuangan, menduduki posisi jabatan ketua di Komisi IV dan BK. Sementara 4 fraksi lain masing-masing di jabatan Komisi I (Demokrat), Komisi II (PKB), Komisi III (PKS), Bapemperda (Golkar). (red)