KUNINGAN – Tudingan tidak diserapnya anggaran Kompetitif Bantuan Keuangan Pemprov Jabar senilai 4 Miliar lebih yang tidak diserap oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuningan dibatah oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuningan Wahyu Hidayah.
Wahyu menjelaskan bahwa sejak 2019 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuningan mulai mengusulkan Program Kolaborasi Aneka Agribisnis Bina Bersama Desa (KABISA DESA) ke Pemprov Jabar.
Hingga tahun 2023, lanjut Wahyu, anggaran tersebut sudah mulai bisa direalisasikan setelah melalui beberapa presedur mulai dengan beauty contest. Dan program itu direalisasikan dalam bentuk 5 kegiatan, diantaranya Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Padi Organik, Sorgum, Hidrponik dan Cabe Jawa.
Untuk KRPL disebutkan Wahyu pagu anggaran sebesar 336 Juta, Padi Organik sebesar 518 Juta, Sorgum sebesar 241 juta, dan Hidrponik sebesar 165 Juta, sedangkan Cabe Jawa sendiri sebesar 3,18 Miliar.
“Yang baru direalisasikan hanya 4 kegiatan yaitu mulai dari KPRL, Padi Organik, Sorgum, dan Hidroponik,”jelas Wahyu.
Sedangkan untuk Cabe Jawa, disebutkan Wahyu belum direalisasikan karena adanya hambatan, pertama belum adanya penyedia bibit cabe jawa yang bersertifikat, bahkan sampai minta bantuan ke Pemprov untuk melakukan penelusuran penyedia bibit cabe jawa.
“Setelah dapat ternyata ada didaerah sumenep, dan disana ternyata sedang tidak menyediakan bibit dikarenakan cuaca atau el nino sehingga mengakibatkan pertumbuhan sulur tanah dan panjat terhambat,” jelas Wahyu.
Bahkan dalam perjalanan, banyak pihak pula yang datang menawarkan bibit cabe, tapi rata – rata tidak memiliki sertifikat, sedangkan dalam Permen Pertanian RI nomor 50 Tahun 2015 Tentang Produk, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanam perkebunan. Pada bab III pasal 22 ayat 1 disebutkan benih yang diproduksi sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label.
Maka dari itu, lanjut Wahyu, pihaknya saat ini sudah mengusulkan untuk tahun 2024 besok yaitu luncuran untuk bibit Cabe kepada Pemprov Jabar. Jika dalam keadaan normal bisa di bulan februari dan agustus.
“Ya, kalau uang ya ada di Pemprov, itu kan kita cairkan kalau yang sudah terealisasi, uang tidak bisa diambil ya yang belum direalisasikan,” kata Wahyu.
Diberitakan kemarin, Pemprov Jabar dikabarkan sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp 4 miliar untuk sektor pertanian di Kabupaten Kuningan, melalui anggaran kompetitif Bantuan Keuangan Pemprov Jabar itu, diperuntukkan untuk bantuan bibit hingga pupuk bagi petani.
Jadi memang ada anggaran kompetitif bantuan keuangan APBD Provinsi untuk sektor pertanian. Anggaran ini nilainya besar Rp 4 miliar lebih, alokasinya untuk pengadaan bibit hingga pupuk melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kata seorang pengamat, Indra Gunawan.
Indra yang juga mantan Ketua HIPMI Kuningan berpendapat, jika anggaran itu sudah ada sejak awal tahun yakni Januari-Februari 2023. Hanya sampai sekarang, anggaran miliaran tersebut belum juga terserap oleh dinas terkait.
Tentu ini sangat disayangkan ya. Kita sekarang sedang berupaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, tapi saat ada bantuan bibit dan pupuk bagi petani malah tidak direalisasikan, ujar Indra.
Indra menyebut, ada lima desa penerima bantuan penyaluran bibit dan pupuk melalui anggaran tersebut. Seluruhnya berada di Kecamatan Darma di antaranya seperti Desa Tinggar, Desa Karangsari, Desa Cageur dan desa lain.
Apalagi sekarang sudah menjelang akhir tahun, tapi malah sampai sekarang tidak dilaksanakan, saya tidak tahu kenapa dan apa kendalanya. Anggaran Bankeu Provinsi itu sudah ada, tapi tidak diserap, dan ini sangat disayangkan, jelas Indra.
Mestinya, lanjut Indra, dengan adanya anggaran yang telah disiapkan oleh Pemprov Jabar bisa terealisasi. Seharusnya sudah berjalan sejak lama, namun saat pengecekan di lapangan masih juga belum ada realisasi bantuan melalui anggaran itu.
Tahun ini kan kita dihadapkan pada kemarau panjang, petani tentu berharap ada bantuan seperti pupuk dan bibit pertanian. Ini sangat disayangkan tidak terlaksana, anggaran lumayan sekitar Rp 4 miliar lebih, ujar Indra.
Indra melihat, jika potensi di Kuningan itu lebih menekankan pada soal pariwisata dan pertanian. Namun saat ada anggaran untuk mendongkrak sektor pertanian, malah tidak dimaksimalkan secara baik.
Saya sempat mempertanyakan langsung kepada kepala dinas yang lama awal tahun 2023, dan itu katanya akan dilaksanakan. Tapi sekarang kan kepala dinasnya baru ya, saya ingin mempertanyakan kenapa tidak ada realisasi, kata Indra.
Sekali lagi, Indra sangat menyayangkan ada anggaran cukup besar tapi dibiarkan saja oleh dinas terkait.
Tentu bantuan ini ditetapkan oleh provinsi berdasarkan hasil kajian. Saat anggaran sudah ada, malah tidak dioptimalkan oleh dinas, ujar Indra.
Indra juga berani memastikan, jika realisasi anggaran belum terlaksana karena sudah mengecek di lapangan. Apakah ada unsur dugaan sengaja agar program tidak dijalankan, atau seperti apa.
Ini yang menjadi pertanyaan, sudah menjelang akhir tahun tapi tidak dilaksanakan, ada apa dan kenapa, di mana permasalahannya. Jadi kembali lagi ini soal kinerja, apakah ada unsur kesengajaan atau seperti apa, jelas Indra.
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatakan) Kuningan, Wahyu Hidayah menyebutkan bahwa apa yang dipertanyakan tersebut saat ini sedang berjalan. Kegiatan Bankeu Kompetitif tersebut ada untuk KRPL, Sorgum, Cabe Jawa.
Untuk KRPL, Sorgum sudah berjalan, kemudian hidroponik juga berjalan, yang belum berjalan itu Cabe Jawa, jelas Wahyu.
Hambatannya, disebutkan Wahyu, tidak adanya ketersediaan bibit yang bersertifikasi. Untuk cabe jawa apabila pemerintah yang mengadakan harus bersertifikasi dan ijin edar. Ibarat beli motor harus ada BPKB dan STNK. jelas Wahyu. (red)