Seputarkuningan.com – Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes Kabupaten Kuningan (FKHN) Kabupaten Kuningan mempertanyakan nasib honorer di Kabupaten Kuningan.
Ketua FKHN Kabupaten Kuningan, Fauzi Mauludin didampingi Sekjen, Asep Iskandar mengatakan, pihaknya akan melakukan silaturahmi bersama pemangku kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan maupun dengan BKN Pusat.
“Insya Allah akan diaksanakan pada 1 April 2024 mendatang,” kata Fauzi dalam keterangan persnya, Rabu (27/3/2024) saat melaksanakan buka bersama yang dihadiri perwakilan honorer dari instansi Kesehatan baik ari fasyankes maupun rumah sakit milik pemerintah.
Fauzi menyebut, dalam pertemuan tersebut dibahas juga tentang penyelesaian tenaga honorer yang harus di tuntaskan pada Bulan Desember 2024 sesuai dengan amanat UU No. 20 tahun 2023.
“Selain itu kegiatan buka bersama tadi juga sebagai ajang diskusi dengan berdasarkan mengumpulkan database nakes dan non nakes honorer baik yang masuk dalam database BKN 2022 maupun yang belum terdata sebagi rekomendasi akan di bawa dalam agenda silaturahim nanti,” ujar Fauzi.
Menurut Fauzi, di beberapa daerah sudah mempublikasi jumlah persetujuan pengaktifan tenaga honorer menjadi ASN PPPK sesuai yang tertuang dalam surat Menpan RB Nomor : B/1006/M.SM.01.00/2024 tertanggal 13 Maret 2024.
“Lalu bagaimna dengan Kabupaten Kuningan? Apakah sudah mendapatkn persetujuan jumlah sepenuhnya atau tidaknya ? Bagaimana nasib honorer di Kabupaten Kuningan,” tanya Fauzi.
Sedangkan, kata Fauzi, penunjukan tenaga honorer menjadi ASN PPPK ini, juga sejalan dengan Undang – undang 20 tahun 2023 yang menjadi permasalahan honorer di setiap daerah.
“Selain itu, pihak Pemda Kabupaten Kuningan belum melakukan update data berapa jumlah sisa honorer yang terdaftar di database BKN 2022 setelah dikurangi yang TMS karena sudah berganti status menjadi P3K maupun yang sudah tidak lagi bekerja,” kata Fauzi.
Fauzi berharap, pemerintah bisa mengakomodir keinginan honorer termasuk soal kebutuhan anggaran di daerah. (Elly Said)