KUNINGAN – Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2024 resmi di tutup oleh Pj Sekda Kuningan, Asep Taufik Rohman, di Aula Graha Sajati BKPSDM Kuningan.
Sebanyak 40 peserta mengikuti kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring serta berasal dari 16 perangkat daerah sejak bulan mei lalu. Namun hanya 39 peserta dinyatakan lulus dengan hasil rata-rata memuaskan. Adapaun 1 peserta ditangguhkan karena kondisi sedang sakit.
Hadir kesempatan itu, Plt Kepala BKPSDM Kuningan Dodi Sudiana, beserta jajaran pejabat BKPSDM Kuningan.
Pj Sekretaris Daerah Kuningan Asep Taufik Rohman menyebutkan, bahwa para peserta telah mendapatkan pembelajaran tentang diagnostic reading (mendiagnosa masalah), membaca dan menemukan masalah di unit/tempat kerja kemudian berusaha menyelesaikan masalah dengan menghadirkan inovasi atau aksi perubahan.
“Hal ini sangat penting, selain untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan fungsi kerja juga untuk meningkatkan kemajuan atau peningkatan kinerja di tempat kerja tersebut. Dengan demikian, anda sekalian telah berkontribusi untuk mengatasi gap (ketimpangan) antara kenyataan yang ada dengan kondisi yang diharapkan,†jelas Opik sapaan akrab Pj Sekda.
Opik berharap bahwa aksi perubahan yang dibuat bukan hanya sebagai persyaratan untuk memenuhi kelulusan dan memperoleh sertifikat, namun dapat meningkatkan kinerja instansi dan meningkatkan pelayanan publik.
“Untuk itu dibutuhkan komitmen untuk melaksanakan aksi perubahan itu secara konsisten. Jadilah aparatur berkinerja tinggi, yang turut berperan serta bagi kemajuan Kabupaten Kuningan. Meningkatkan kinerja di tempat kerja, memberikan kemudahan kepada pemangku kepentingan dalam pekerjaan terutama kepada masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, insya allah menjadikan pekerjaan kita menjadi berkah dan menjadi ladang amal,†kata Opik.
Opik juga mendorong agar para peserta yang lulus memiliki sifat integritas tinggi dan menerapkan kepemimpinan dengan wawasan pancasila dan wawasan.
“Anda semua harus bisa membawa unit kerja menuju perubahan yang lebih baik. Tingkatkan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik,†ujar Opik. (red)