KUNINGAN – Fenomena tunda atau gagal bayar yang dialami Pemkab kuningan beberapa tahun terakhir tidak dapat disalahkan pada pribadi orang per orang atau pihak tertentu saja.
Tragedi tunda bayar dengan nominal ratusan miliar rupiah tentunya merupakan tanggung jawab kolektif para pengambil kebijakan, terutama yang ada dalam lingkaran TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) di bawah arahan duet kepemimpinan Lembaga Eksekutif, yakni Bupati dan Wakilnya.
Jika saat ini terkesan ada yang menarasikan bahwa tragedi tunda atau gagal bayar merupakan tanggung jawab duet Bupati dan Wabup masa lalu, kiranya merupakan narasi yang kurang fair.Hal tersebut disampaikan Pengamat Kuningan, Sujarwo. Selasa (17/9).
Kondisi politik yang memulai ‘menghangat’ seiring semakin dekatnya pelaksanaan Pilbup Kuningan 27 November 2024 akan lebih elok jika menghindari isu tunda atau gagal bayar sebagai alat saling ‘serang’ diantara kandidat.
“Sesungguhnya rakyat sebagai penentu siapa yang akan memimpin Lembaga Eksekutif 2024-2029 ‘ menantikan narasi yang menyiratkan solusi guna mengatasi situasi tunda atau gagal bayar itu, bukan saling lempar kesalahan,” kata Mang Ewo.
Mang Ewo menyebutkan bahwa saat ini masyarakat sudah paham beberapa pasangan calon bupati dan wakil bupati merupakan bagian dari pemerintahan masa lalu saat lahirnya fenomena tunda atau gagal bayar tersebut.
“Artinya jika tunda bayar atau gagal bayar dijadikan meteri sosialisasi, tentu akan berbalik kepada sang pelempar isu. Terlebih pasangan itu (Dian) berpasangan dengan sosok yang konon adik dari pimpinan terdahulu (almarhum Acep Purnama), jadi tidak elok adanya keretakan rumah tangga terjadi sebelum berperang,” jelas Mang Ewo. (red)