KUNINGAN – Dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali muncul. Kali ini melibatkan seorang ASN Kemenag Kuningan asal Cibingbin yang juga berprofesi sebagai Mubaligh (penceramah) berinisial OS. Hal ini menyusul beredarnya video OS yang mengesankan dukungan politik dalam Pilkada Kuningan Tahun 2024. Video tersebut diunggah seseorang dalam status WhatsApp.
Dalam video itu, OS nampak penuh semangat memimpin shalawat dalam suatu acara. Dilihat dari lokasinya, acara dimaksud seperti di areal kantor partai politik berlambang banteng. Shalawat yang dipimpin OS diikuti serentak oleh pengurus, kader, dan simpatisan/pendukung partai politik sambil mengacungkan dua jari yang identik dengan nomor urut salah satu kontestan dalam Pilkada Kuningan.
Warga asal kecamatan Kramatmulya, Indra Kodrati menyesalkan kejadian tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan OS berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang netralitas ASN. Terlebih OS melakukannya dengan sangat lugas, tidak canggung, dan seperti menikmati posisinya yang berdiri di hadapan pengurus dan kader partai politik.
“OS berpotensi melanggar UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. OS juga diduga melanggar PP Nomor 94 Tahun 2021 Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Juga SKB Nomor 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan,” jelas Indra yang juga mantan Caleg Partai Golkar.
Seorang mubaligh yang berstatus ASN, kata Indra, meskipun ceramah yang diberikan bersifat keagamaan, kehadirannya sebagai mubaligh di acara partai politik dapat dianggap sebagai bentuk dukungan secara implisit terhadap partai politik tersebut.
Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut berlangsung di tengah kontestasi politik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan
Lebih jauh Indra menuturkan, meskipun berprofesi mubaligh, OS yang berstatus ASN harusnya bersikap hati-hati saat diminta menyampaikan ceramah oleh partai politik di tengah menghangatnya tahapan Pilkada. Sikap hati-hati tersebut dilakukan dengan menolak undangan ceramah di lokasi yang terpapar langsung dengan urusan politik.
“Saat diminta mengisi ceramah, pastikan dulu acara tersebut benar-benar netral dan bukan bagian dari irisan politik Pilkada. Bahkan seharusnya konsultasikan dengan pimpinan instansi dimana dia bekerja sebelum menghadiri acara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” ungkap Indra
Singkatnya, lanjut Indra yang juga terdaftar sebagai tim hukum dan advokasi Dirahmati, meskipun berperan sebagai mubaligh, seorang ASN tetap terikat pada aturan netralitas politik. Jika melanggar ketentuan tersebut tentu dapat dikenai sanksi.
“Oleh karena itu, sesuai aturan hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024 saya laporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kuningan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur,” ujar Indra (red)