KUNINGAN – Ramai Pemberitaan pengadaan Digital Signage atau layar interaktif oleh DPRD Kuningan sekitar 3, 2 Miliar, berupa layar selebar 85 Inch, dengan perangkat visual dan audio dalam satu paket dengan jumlah 13 unit, dikala efisiensi, ternyata salah tafsir, karena itu kegiatan yang direaliasikan di tahun 2024, dengan pengajuan sejak 2023, bukan pengadaan baru tahun 2025 ini seperti yang dituduhkan.Â
Sekretaris DPRD Kuningan, Deni Hamdani menyebutkan bahwa itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024, namun Pemerintah Daerah ternyata belum bisa membayar tepat waktu dan masuk kategori tunda bayar.
“Jadi sesuai dengan ketentuan semua tunda bayar itu, wajib kembali masuk pada tayangan mekanisme Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun 2025, dan jika sudah tayang bisa diproses untuk pembayaran,” jelas Deni. Senin (21/4/2025).Â
Untuk pembayaran sendiri, Deni belum bisa memastikan kapan bisa terlaksana, dia mengarahkan untuk bertanya ke TAPD.
“Yang pasti tunda bayar di Setwan ada 5 Miliar, dan semua sudah tayang di SIRUP, jadi waktu pembayaran kita tidak tahu,” ungkap Deni.
Pengadaan layar interaktif tersebut, menurut Deni sangat bermanfaat untuk membantu kelancaran tugas, misalkan untuk penyajian data, untuk informasi.
“Dan kegiatan itu, kita ada pendampingan juga dari Kejaksaan Negeri Kuningan, bagaimana proses administrasinya, pengadaannya hingga pembayaran pun akan ada pendampingan,” kata Deni.Â
Terkahir Deni mempertegas kembali, bahwa apa yang ramai diberitakan adalah tidak benar, karena yang muncul kembali di SIRUP adalah kegiatan tunda bayar tahun 2024, bukan pengadaan baru di tahun 2025. (red)