Seputarkuningan.com – Dede Ismail selaku Ketua DPC Partai gerindra Kabupaten Kuningan merasa bahwa Pemilu yang diselenggarakan saat ini khususnya di Kabupaten Kuningan jauh dari apa yang diharapkan dan di luar ekspektasi.
“Jadi hari ini tadi melalui Korakap, saya ikut bergabung. Ingin menyampaikan keluhan peserta Pemilu dimana saya juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra merasa bahwa Pemilu yang diselenggarakan di Kabupaten Kuningan ini di luar ekspektasi,” ujar Dede Ismail kepada awak media usai mengikuti aksi unjuk rasa, Kamis (29/2/2024).
Beberapa indikasi yang ada di antaranya yang pertama adanya perbedaan antara suara suara yang sah dengan DPT yang ada atau yang digunakan. Kemudian, kata Dede, pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan ada perubahan berita acara dan semua saksi dari seluruh partai diundang kembali kemudian harus menandatangani berita acara yang baru setelah bubar.
“Malah di cilimus hal ini ada 2 kali perubahan,” ujar Dede.
Harusnya, lanjut Dede, pada waktu sidang pleno selesai, kemudian ada tenggang waktu untuk revisi itu diundang lagi dan merubah tanda tangan. Bukan setelah bubar dan diundang Kembali.
“Nah , ni juga panwascam saat itu seolah membiarkan malah menyampaikan bahwa hal itu jadi urusannya masing masing dan tidak ikutan. Ini kan hal yang bodoh ! panwascam di bawah sebagai kepanjangan Bawaslu membiarkan hal tersebut terjadi tanpa ada sanding data,” tandas Dede.
Yang kedua, kata Dede, sebagai peserta Pemilu kan mempunyai hak. Beberapa kali coba telepon PPK, beberapa kali juga telepon dari WhatsApp, akan tetapi ini sulit untuk diajak komunikasi, padahal kan pada saat itu ada tenggang waktu untuk revisi dan keberatan sanding data ini tidak dilayani.
“Tadi pada saat audiensi langsung ada Ketua Bawaslu dan Komisioner KPU, saya katakana kepada mereka bahwa sebelum mereka ada saya sudah terjun ke dunia politik. Kenapa sekarang ini mereka sebagai penyelenggara Pemilu sulit untuk dihubungi. Padahal kita menginginkan sanding data saja. Minimal ada rekomendasi dari Bawaslu untuk membuka atau menghitung ulang atau minimal sanding data ini diberikan kesempatan,” ungkap Dede.
Menurut Dede, pihaknya berpedoman kepada C1 hasil. Dede memaklumi jika ada perubahan, karena penghitungan dan penulisannya dilakukan secara manual, misalkan jumlah 42 karena ngantuk dan sebagainya jadi ditulisnya 32.
“ Nah untuk kebenarannya, kita pingin C1 hasil dibuka dan disandingkan. Nah ini baru fair,” tukas Dede.
Yang ketiga, kata Dede, mereka para Komisioner Bawaslu termasuk ketuanya ini , sulit untuk dihubungi .
“Bagaimana mungkin layak untuk jadi komisioner ? Ketua Bawaslu kalau dihubungi aja oleh kita peserta Pemilu sulitnya minta ampun,” tukas Dede.
Ketika ditanya apakah sudah mempersiapkan data yang akurat untuk sanding data, Dede menjawab bah pihaknya sudah mempersiapkannya.
“Bukti sudah kami kumpulkan. Makanya, saya minta nanti sanding data di dalam pleno di tingkat Kabupaten ini. Pada saat C1 hasil kita ada menang 200 lebih kemudian pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan itu berubah. Nah saya pernah marah marah juga di PPK Kecamatan Pancalang ada kenaikan dari beberapa partai lain,” kata Dede.
Pada saat pihaknya ingin menyampaikan keluhan terkait kesulitan untuk sanding data kepada Komisioner Bawaslu, Dede mengaku kecewa karena sulit dihubungi.
Bahkan, Dede mengaku mendapatkan informasi diduga bahwa Bawaslu termasuk KPU ada bermain ‘mata’ kepada salah satu peserta pemilu.
“Nanti kita lengkapi buktinya. Setelah lengkap kami akan laporkan ke DKPP, sehingga terang benderang mana yang benar mana yang salah. Jangan sampai unsur penyelenggara Pemilu ini bermain-main. Sekarang nih kita sudah mengumpulkan buktinya. Ada beberapa percakapan juga rekaman nanti ada video juga kita akan coba kumpulkan,” tutup Dede.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kuningan, Firman, membantah tudingan bahwa dirinya sulit dihubungi. Firman mengaku malahan sering berkomunikasi dengan parpol maupun caleg.
“Yang saya layani itu kan tidak hanya satu, tapi banyak yang lainnya juga. Nah, kalau untuk sanding data kami dari Bawaslu tidak bisa melakukannya. Karena itu dilakukan di tingkat PPK saat rekap tingkat kecamatan. Kalaupun komunikasi dengan Bawaslu untuk sanding data itu tidak bisa kami lakukan. Kalau di Bawaslu kan tidak memungkinkan. Nah, saat ini di pleno kabupaten sanding data bisa dilakukan. Kita ini kan bagian pengawasan bukan sanding data,” ujar Firman. (Elly Said)