KUNINGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan kembali menohok kebijakan anggaran Pemkab yang dinilai abai terhadap kepentingan publik. Dalam rapat paripurna evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2024, dewan menyoroti ketimpangan alokasi APBD—belanja operasional membengkak, sementara program pro-rakyat terkesan “kembang kempis”.
Rohaman, Juru Bicara DPRD sekaligus Ketua Komisi I, menegaskan peningkatan APBD tidak diimbangi dengan kenaikan belanja publik yang signifikan. Alih-alih memperbaiki layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, anggaran justru lebih banyak tersedot untuk biaya operasional pemerintah.
“APBD membesar, tapi masyarakat tidak merasakan. Belanja rutin melonjak, sementara program penanggulangan kemiskinan atau UMKM stagnan. Ini kebijakan yang timpang!” tegas Rohaman dalam rapat, Rabu (7/5).
DPRD juga menyayangkan ketergantungan Pemkab pada transfer pusat, lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi tak digarap maksimal. “Masih mengandalkan dana pusat berarti tidak ada terobosan. Bagaimana mau membangun Kuningan jika pemda tak berani genjot PAD?” kritiknya.
Sorotan tajam juga ditujukan pada dokumen LKPJ Bupati yang dinilai tidak transparan. DPRD menyayangkan absennya data perbandingan rencana versus realisasi anggaran, sehingga sulit menilai efektivitas program. “Tanpa data rinci, APBD seperti ‘kotak hitam’. Rakyat berhak tahu, uangnya dipakai untuk apa?” sergah Rohaman.
DPRD menilai Pemkab lamban merespons masalah mendesak seperti kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan lesunya UMKM.
“APBD harusnya jadi senjata melawan ketimpangan, bukan sekadar biayai meeting dan dinas,” tegasnya.
Untuk itu, DPRD mendesak Pemkab segera mengkaji ulang kebijakan anggaran, dengan memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. (red)